Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir

Pengembang Teknologi Nuklir adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas pengembangan teknologi nuklir pada Instansi Pemerintah.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Nuklir sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir termasuk dalam klasifikasi/rumpun Penelitian dan Perekayasaan.

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yaitu melakukan:

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan

Berikut adalah kutipan isi pasal-pasal Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir:

Pasal 1

Daianr Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir, yang selanjutnya disebut Tunjangan Pengembang Teknologi Nuklir adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir diberikan Tunjangan Pengembang Teknologi Nuklir setiap bulan. Pasal 3 Besaran Tunjangan Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 4 Pemberian T:njangan Pengembang Teknologi Nuklir bagi:

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Pengembang Teknologi Nuklir dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam.labatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pengembang Tekrologi Nuklir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nemor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 204), sepanjang yang mengatur mengenai tunjangan jabatan fungsional pranata nuklir jenjang ahli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir diberikan Tunjangan Pengembang Teknologi Nuklir setiap bulan.

Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian

Demikian informasi terkait Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir


Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cart

Tidak ada produk di keranjang.

Added a product

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir

02 min