Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan

Pengawas Perdagangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan diberikan tunjangan jabatan yang dibayarkan setiap bulan.

Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:

Tugas jabatan Pengawas Perdagangan yaitu melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan

Berikut adalah kutipan isi pasal-pasal Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Pengawas Perdagangan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan diberikan Tujangan Pengawas Perdagangan setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Pengawas Perdagangan bagi:

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Pengawas Perdagangan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pengawas Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lEmbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,

ttd

JOKO WIDODO

Jenjang Jabatan Fungsional Tingkat Keahlian

Demikian informasi terkait Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan


Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cart

Tidak ada produk di keranjang.

Added a product

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan

01 min