Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pemeriksa sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Jabatan Fungsional Pemeriksa merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan perencanaan strategis pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan dan review teknologi informasi, serta pengawasan/penjaminan mutu terhadap seluruh pelaksanaan pemeriksaan.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan

Berikut adalah kutipan isi pasal-pasal Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disebut Tunjangan Pemeriksa adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa diberikan Tunjangan Pemeriksa setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Pemeriksa bagi pegawai Negeri Sipil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Pemeriksa dihentikan apabila pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalamjabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian Tunjangan pemeriksa dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanga.n.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Ttrnjangan Pemeriksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik lndonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Jenjang Jabatan Fungsional Tingkat Keahlian

Demikian informasi terkait Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa


Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cart

Tidak ada produk di keranjang.

Added a product

Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa

01 min