Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan

Pejabat Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang selanjutnya disebut Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama;
b. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda;
c. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan
d. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama.

Tugas jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yaitu melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan

Berikut adalah kutipan isi pasal-pasal Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, diberikan Tunjangan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2O2l
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Jenjang Jabatan Fungsional Tingkat Keahlian

a. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama;
b. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda;
c. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan
d. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama.

Demikian informasi terkait Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan


Artikel Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cart

Tidak ada produk di keranjang.

Added a product

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan

02 min